Hari Jadi Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan

Hari Jadi sebuah daerah adalah wujud kecintaan pada daerah tersebut. Yang merupakan bagian dari kecintaan pada bangsa dan negara. Hari Jadi tersebut menjadi sebuah momen untuk kilas balik dan mengevaluasi capaian pembangunan. Serta berbagi kebahagiaan dalam perayaan tersebut. Yang pada gilirannya akan menyentuh kesadaran individu tentang apa kontribusinya bagi pembangunan daerah.

Setelah pasifikasi tahun 1905/1906, Sulawesi Selatan secara keseluruhan ditundukkan Belanda. Melalui perjanjian pendek (Korte Veklaring) penguasa-penguasa lokal dipaksa untuk mengakui kedaulatan Belanda. Sejak itu, Pemerintah Kolonial Belanda mengatur administrasi pemerintahan secara berjenjang. Dari Provinsi Groote Oost terbagi menjadi Afdeling (wilayah). Kemudian Afdeling terbagi Onder Afdeling (sebagian besar jadi kabupaten). Kemudian Onder Afdeling dibagi Distrik (kelak disebut kecamatan). Dan Distrik terbagi dari Gallarang dan Wanua yang disebut Kampong. Kelak menjadi Desa.

Setelah Pemerintah Kolonial Belanda resmi meninggalkan Indonesia pasca Konferensi Meja Bunda, tata kelola pemerintahan pun berubah. Meski tidak begitu berbeda. Namun di awal kemerdekaan, hal itu tidak praktis dapat dilakukan disebabkan kondisi yang tidak stabil akibat pemberontakan DI/TII dan Permesta.

Sehingga setelah mulai mereda, terbit SK yang mengatur tentang pembentukan Kabupaten di Sulawesi Selatan. Beberapa bekas Onder-Afdeling (Wilayah Afdeling Bone) misalnya Bone, Wajo dan Soppeng menjadi masing masing Swapraja dan menjadi Kabupaten di tahun 1957. Sedang beberapa gabungan Onder Afdeling membentuk satu Kabupaten, seperti Barru, Pinrang dan Sidrap. 

Memasuki era Reformasi, terjadi pemekaran beberapa Kabupaten. Seperti Luwu yang dimekarkan menjadi Kotif Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Sedang Kabupaten Toraja dimekarkan menjadi Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Beberapa kabupaten menjadikan terbitnya SK tersebut sebagai dasar Hari Jadi Kabupaten/Kotanya. Namun beberapa Kabupaten lain melaksanakan kegiatan Seminar Hari Jadi yang mengacu pada sejarah di masa awal kerajaan. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mengacu pada Perjanjian Bongayya sebagai dasar Hari Jadi daerah.

Berikut ini Hari Jadi Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, diurut berdasar bulan dalam kalender.

Di zaman teknologi informasi ini, zaman dimana sekat-sekat ruang terasa nisbi. Zaman perdagangan bebas terus bergerak mencapai puncaknya. Kita dihadapkan dengan segala potensi daerah kita. Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sehingga peran semua pihak untuk menggali potensi tersebut agar membawa kemajuan bagi daerah, perlu terus didorong. Yang nanti pada gilirannya, akan berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa dan negara

Tanya jawab seputar Lembaga Adat

Tanya (T) : Bagaimana posisi lembaga adat di era sekarang ?

Jawab (J) : Sebuah negara akan kuat, bila pemerintah dan rakyatnya bersatu. Memaksimalkan peran masing masing dalam pembangunan. Lembaga adat, adalah organisasi non pemerintah yang eksistensinya diatur oleh Permendagri, merupakan mitra pemerintah dalam pelestarian budaya. 

T : Peran apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga adat ?
J : Peran sebagai mitra pemerintah diatur dalam Pasal 4 Permendagri no.39 tahun 2007 antara lain Inventarisasi adat, seni, budaya daerah, kekayaan budaya dan peninggalan sejarah. Penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan, pemeliharaan serta pendayagunaan aset budaya. Penelitian dan sebagainya. 

T : Apakah mendirikan lembaga adat berarti menghidupkan neo-feodalisme ?
J : Kita kembali ke definisi Feodal yang berarti tuan tanah. Masalah pertanahan diatur oleh negara. Kita kembalikan pada aturan yang berlaku.

T : Tetapi spirit demokrasi memberikan ruang yang sama kepada warga negara, sedang lembaga adat berarti kita memediasi trah politik masa lalu. Bagaimana dengan itu ?
J : Pada zaman sekarang, masih ada trah politik kok. Bukan cuma di Indonesia. Bahkan di negara yang katanya paling demokratis yakni AS. Bisa dijelaskan mengapa pernah presidennya dari bapak ke anak ? Kita mesti berpikir jernih. Negara ada dua jenis. Pertama republik, kedua kerajaan. Negara Republik tetap memediasi trah politik tertentu, cuma suksesinya melalui pemilu. Sedang kerajaan nusantara dimasa lalu, suksesinya melalui penunjukan oleh raja sebelumnya, atau melalui mekanisme pemilihan adat secara terbatas. Namun kita mesti ingat bahwa Lembaga adat bukan kerajaan. Akan tetapi dalam pemilihan anggota dan pemimpin lembaga adat mengacu pada aspek historisnya.

T : Iya benar, lembaga adat adalah organisasi non pemerintah. Tetapi strukturnya tidak memediasi diluar trah politik masa lalu untuk turut berpartisipasi didalamnya

J : Struktur lembaga adat masih bisa dikembangkan. Ia tidak kaku. Artinya, selain mengacu pada struktur kerajaan dimasa lalu, bisa juga ditambahkan struktur yang bersifat fungsional dan profesi. Misalnya bagian ekonomi, pertanian, perikanan dan sebagainya. Sehingga orang orang yang diluar keturunan atau trah politik masa lalu, dapat berpartisipasi dibidang sesuai kemampuannya.

T : Membahas tentang struktur. Disitu kan disebut tentang wilayah kekuasaan dan pemerintahannya. Apakah ini tidak berarti tumpang tindih dengan pemerintahan daerah ?
J : Kembali lagi ke bentuk lembaga adat. Lembaga adat bukanlah kerajaan. Lembaga adat bukan negara dalam negara. Tetapi lembaga adat adalah organisasi non pemerintah yang menjadi mitra pemerintah dalam pelestarian budaya.

T : Tetapi pelestarian budaya tidak berkaitan dengan ekonomi, perikanan seperti yang disebutkan sebelumnya 
J : Budaya harus dipahami secara luas. Selain itu, lembaga adat harus berkontribusi terhadap pembangunan agar negara kita kuat.

T : Bagaimana hubungan antara perpolitikan di daerah dengan lembaga adat serta tokoh adat

J : Ini bagian penting dan sensitif. Namun jika kita berpikir jernih, seharusnya tokoh adat dan lembaga adat berperan sebagai benteng budaya. Nilai nilai budaya harus terimplikasi pada lembaga adat dan prilaku tokoh adat. Sehingga bisa menjadi perekat masyarakat. Di sisi lain, bangsa kita masih belajar berdemokrasi, dan cost sosialnya mahal. Betapa banyak masyarakat kita yang dulunya rukun, akrab, bersahabat, menjadi jauh bahkan bermusuhan hanya karena beda pilihan politik. Belum lagi beberapa kasus pembakaran kantor KPUD dan kantor pemerintahan pada beberapa pilkada. Pada ajang pilkada sering kita lihat retaknya sebuah keluarga. Nilai gotong royong dan kebersamaan semakin pudar. Nah pada titik ini, lembaga adat dan tokoh adat mestinya berperan sebagai perekat sosial, bukan sebagai tim sukses dan pendulang suara calon tertentu. Sehingga seharusnya tokoh adat dan lembaga adat itu netral. 

T : Bagaimana dengan dualisme tokoh adat sekaligus kepala daerah seperti di Yogya?

J : Kita tidak menyoal tentang Yogya yang punya histori dan regulasi tersendiri. Kepala daerah dengan wewenang yang sangat besar di era otonomi daerah ini, punya tugas yang sangat berat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak perlu terlalu banyak dibebani dengan tugas tugas adat dan budaya. Sementara tokoh adat punya peran yang juga besar sebagai simbol adat budaya. Kedua jabatan itu punya tugas yang berat. Sulit menjalankan dengan sukses secara simultan.

T : Berarti bisa tidak simultan ?
J : Ya benar. Seorang tokoh adat punya hak politik sebagai warga negara. Dia berhak ikut pada kontestasi politik daerah. Namun, ia harus melepaskan jabatan dulu agar bisa fokus dengan tugas yang baru. Demikian pula sebaliknya. Seorang kepala daerah harus demisioner terlebih dahulu untuk dapat dipilih dewan adat sebagai pemimpin di lembaga adat tersebut. Agar juga bisa fokus dengan tugas beratnya yang baru.

T : Terkesan bahwa lembaga adat yang dijelaskan merupakan pemimpin kultur ?
J : Iya benar, lembaga adat dan tokoh adat harusnya bisa merekatkan masyarakat. Terutama yang beragam pilihan politik. Dibutuhkan pemimpin kultur yang bisa menengahi dan memediasi kemungkinan konflik horizontal.

T : Tetapi kan sudah ada Polri dan Pemda ?
J : Kalau sebuah masalah bisa diselesaikan secara baik baik, mengapa mesti dibawa ke ranah hukum ? Bukankah bangsa kita adalah bangsa yang cinta damai dan suka gotong royong? Setidaknya lembaga adat dan tokoh adat dapat membantu tugas Kepolisian dan Pemda

T : Bisa dipertajam tentang peran Pemda terhadap lembaga adat
J : Jelas dalam permendagri tentang pedoman fasilitasi lembaga adat.

T : Bisa dipertajam tentang istilah "Benteng Budaya" di konfrontasikan dengan pernyataan banyak orang bahwa "budaya menghambat pembangunan"

J : Baik. Kita berada di zaman teknologi informasi. Beda di zaman orba dulu, akses internet masih sangat terbatas, dan media dikontrol penuh oleh pemerintah. Saat ini, banyak perubahan sikap generasi muda akibat akses internet yang kurang sehat dan tayangan media yang kurang baik. Sementara masyarakat selalu butuh publik figur yang pantas diteladani. Sayangnya, publik figur yang diangkat bukan lagi tokoh agama atau orang yang berprestasi, tetapi orang yang pintar menyanyi, pintar acting. Sayang sekali, yang dipublish sering masalah keluarga mereka yang tidak mendidik, misalnya perceraian. Kita punya modal sosial, yaitu nilai budaya kita. Nah untuk menerapkan nilai budaya itu lewat edukasi. Baik secara teoritis melalui pendidikan formal maupun praktek melalui prilaku, sikap dan tindakan tokoh adat di sebuah lembaga adat. Bila lembaga adat bisa berjalan seperti ini, maka lembaga adat menjadi benteng budaya kita terhadap gempuran budaya asing. 

T : Belum terjawab pertanyaan tentang "Budaya menghambat pembangunan"
J : Entah pernyataan itu darimana. Namun berbicara budaya, baik lokal maupun asing ini perlu didialogkan. Kita setuju, kedisiplinan dan ketertiban ala barat itu baik diterapkan. Tetapi tidak untuk pergaulan bebasnya. Sementara budaya lokal, yang tidak relevan misalnya perbudakan, itu harus ditinggalkan. Tetapi nilai seperti gotong royong, kebersamaan, justru harus dikembangkan. Itu yang sulit ditemui dibarat yang cenderung pragmatis masyarakatnya. Nah kalau sudah begini, jelas mana yang menghambat mana yang tidak menghambat pembangunan.

T : Bagaimana dengan UU No.6 Tentang Desa yang menyebut tentang lembaga adat tingkat desa

J : UU No.6 tentang Desa ini perlu disesuaikan dengan konteks daerah mengingat histori daerah di Indonesia tidak seragam. Mengacu ke aspek histori sebuah daerah. Ada kabupaten yang bekas kerajaan yang dahulu membawahi kerajaan kerajaan kecil. Ada kabupaten yang gabungan kerajaan yang masing masing juga membawahi bekas kerajaan kecil. Untuk saat ini, lebih mudah mendirikan lembaga adat tingkat kabupaten bila kabupaten itu bekas sebuah kerajaan. Untuk gabungan kerajaan, ini butuh kajian khusus. Agak sulit mendirikan lembaga adat tingkat desa dengan pertimbangan bahwa banyak pewaris yang migrasi ke kota. Tentu sulit meminta mereka kembali ke desa untuk mendirikan lembaga adat di desanya. Sementara bila diisi orang lain, justru muncul kemungkinan konflik. Nah ini harus dihindari. Lembaga adat mestinya merekatkan masyarakat, bukan menciptakan konflik. Tetapi bila ada desa yang pewaris sahnya tinggal didesa itu. Tidak menjabat sebagai kepala desa, tentu sangat relevan mendirikan lembaga adat tingkat desa seperti amanah undang undang. Tetapi tentu masalah tiap desa di Indonesia tidak sama. Kita belum lagi membahas tentang bekas kerajaan kecil yang menjadi desa, kemudian dibelakang hari terjadi pemekaran desa. Ini juga membutuhkan kajian serius.

T : Mengapa kita menolak orang orang yang dianggap raja palsu ?
J : Kita memahami prinsip "right man on the right place" biarkan orang yang tepat menduduki posisi yang pantas. Sebab jika tidak, kita hanya menunggu kehancuran. Bisa dibayangkan kalau raja sebagai pemimpin adat (bukan kepala negara) diduduki oleh orang yang sekadar ingin mereproduksi status, orang yang ingin bergaya ala adat tanpa mengemban amanah, maka tunggu kehancuran adat budaya di daerah itu.

T : Berarti tidak setuju kalau kepala daerah otomatis menjadi ketua lembaga adat (raja) atau sejenisnya ?
J : Jelas. Kembali ke pembahasan diatas. Tugas kepala daerah untuk mensejahterakan rakyat itu sangat berat. Jangan lagi dibebani dengan tugas tugas kultural yang sebenarnya masyarakat bisa berpartisipasi sebagai mitra pemerintah. Lagi pula kurang apa wewenang sebagai kepala daerah di era otonomi ini ? Kepala daerah yang bijak adalah memahami posisinya sebagai pucuk pimpinan tertinggi didaerah, bukan turun kelas menjadi ketua sebuah organisasi non pemerintah yang bergerak bidang adat budaya. Posisi pembina atau penasehat itu sangat layak bagi kepala daerah

Pembekalan Saksi Pemilukada

Di beberapa daerah di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, tak lama lagi akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada/Pilkada). Para peserta Pemilu, sedang sibuk sibuknya mempersiapkan saksi. Terkadang, saksi hanya diminta mencatat perolehan suara calonnya. Padahal, saksi memiliki hak dan tanggung jawab. Salah satu hak saksi yaitu mendapatkan salinan formulir model C dan C1 KWK yaitu berita acara dan sertifikat perolehan suara di TPS.

baca : Pembekalan Saksi Pemilu

Selain pembekalan yang disiapkan oleh tim pemenang, saksi juga harus dibekali tentang regulasi yang berlaku di TPS. Dan yang paling penting adalah, pemahaman saksi tentang angka angka di formulir perolehan suara. 

Walaupun pada dasarnya mudah, namun terkadang tim pemenang lupa untuk mempersiapkan saksinya untuk memperhatikan angka angka tersebut. Berikut ini cara mudah untuk memeriksa formulir model C1 KWK

Pertama, perhatikan C1 KWK Plano yang terpasang didinding. Pastikan angka angkanya telah tepat. Rumusnya :

Perolehan suara A + Perolehan Suara B = Jumlah Suara Sah (C)

Jumlah Suara Sah (C) + Jumlah Suara tidak Sah (D) = E

Bila C1 KWK Plano sudah tepat, maka tinggal mencocokkan dengan model C1 KWK (sertifikat perolehan suara calon yang diterima oleh saksi).

Kedua, perhatikan model C1 KWK (sertifikat perolehan suara calon yang diterima saksi)

Pada lembar model C1 KWK ini ada 4 kolom. 1) Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, 2) Data Penggunaan Surat Suara, 3) Jumlah Suara sah dan tidak sah, 4) Data pemilih disabilitas. Poin terakhir adalah perbedaan model C1 dengan sebelumnya.

Kembali ke formulir model C1 KWK. Pada kolom ketiga (Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah) langsung dipindahkan dari model C1 Plano antara lain C (Jumlah suara sah), D (Jumlah suara tidak sah) dan E (Jumlah surat suara sah dan tidak sah atau surat suara yang digunakan).

Ketiga, perhatikan kolom kedua (Data Penggunaan Surat Suara). Jumlah surat suara yang digunakan (E) sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (poin 4). Surat suara yang tidak digunakan (F = poin 3), jelas. Surat suara yang dikembalikan/keliru coblos (G = poin 2) juga jelas. Terakhir, jumlah total surat suara termasuk cadangan adalah hasil jumlah dari semua surat suara.

rumus :

  E + F + G = H

Keempat, perlu diingat bahwa, jumlah surat suara selalu lebih banyak dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT. Selalu ada cadangan 2,5% untuk mengantisipasi pemilih dari TPS lain atau keliru coblos. Sehingga bila pemilih lebih banyak dari jumlah surat suara kemungkinannya adalah terlalu banyak pemilih dari TPS lain atau pemilih pengguna KTP yang tidak terdaftar di DPT. Sehingga penting bagi saksi untuk memperhatikan tiap pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tempat bertugas.

baca : 7 Tugas Saksi di TPS pada Pemilu 2014

disarikan dari PKPU 10 tahun 2015

Orang Sakti dan Bela Negara

Kemerdekaan Indonesia, adalah hasil perjuangan segenap elemen bangsa. Mulai dari tokoh agama, tokoh adat, ormas, parpol, laskar rakyat, eks Peta, eks KNIL hingga pelajar. Perjuangannya pun beragam. Ada yang lewat jalur politik. Ada jalur perang fisik. Ada yang mendukung secara halus. Adapula yang membantu logistik dan lain sebagainya.

Khusus untuk tentara pelajar, dizaman dahulu mereka kehilangan masa masa romantisnya. Di usia yang demikian belia, harus berpisah dengan keluarga, tidak sempat pacaran, dan harus berjuang mempertaruhkan nyawa melawan penjajah. Dapat dibandingkan dengan pelajar sekarang yang telah mampu merekam sendiri adegan p*rnonya.

Belum lagi kondisi geopolitik dunia yang kian memanas. Indonesia sebagai negara kaya SDM yang sedang dijarah kekayaan alamnya, tidak menutup kemungkinan kedepan akan diserang secara militer bangsa asing. Apalagi bila terjadi kekurangan pangan dunia. Otomatis, terjadi perebutan lahan subur.

Pada kondisi damai, adalah saat membangun sekaligus waspada. Membangun manusia dan infra struktur. Membangun sistem, hukum, sosial dan tentunya militer. Olehnya, TNI sebagai tulang punggung bela negara mesti ditunjang dengan peralatan yang sesuai kondisi zaman. (semoga Sukhoi 35 dan persenjataan termutakhir lain kelak dimiliki TNI)

Oleh karena itu, sesuai dengan UUD 1945, tiap warga negara wajib membela negara. Membela tumpah darah kita. Membela warisan leluhur kita. Membela masa depan anak cucu kita. Dari segala macam ancaman dari luar.

Untuk itu, kesadaran bela negara harus ditingkatkan dengan beragam cara. Mulai dari pengetahuan teoritik hingga praktek. Para pemuda mesti lebih mengenal dan mengidolakan para pahlawan daripada artis atau pemain bola. Ibu-ibu mesti lebih tahu cara survival dan mendukung perjuangan daripada gosip artis. Tayangan TV harus mampu membangkitkan nasionalisme, bukan mengumbar hujatan dan menjadikan anak bangsa pemimpi layaknya sinetron.

baca juga : 4 Faktor Kemunduran Bangsa

Penegakan hukum yang berkeadilan, adalah juga bentuk bela negara. Sebab tanpa itu, kesadaran kebangsaan dan nasionalisme akan tergerogoti. Perlakuan yang tidak adil terhadap rakyat kecil dan perlakuan istimewa pada orang orang tertentu membuat orang muak terhadap pemerintahan dan institusi yang terkait.

Pengelolaan kekayaan alam sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, itu juga bentuk bela negara. Pelestarian budaya untuk menanamkan rasa cinta pada bangsa sehingga tidak bermental inlander, tidak bermental budak. Bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai bangsa yang besar, juga bentuk bela negara.

baca juga : mental inlander

Memaksimalkan produksi dalam negeri sehingga meningkatkan pendapatan negara dan mensejahterakan petani dan pengusaha lokal, juga bentuk bela negara. Anak anak muda yang membuat film lokal, juga bentuk bela negara. Minimal tidak melulu mengkonsumsi film hollywood, bollywood dan hongkong.

Salah satu adegan dalam trailer Captain America : Winter Soldier
Film produksi hollywood ini berkisah tentang orang sakti versi modern
yang setia membela negaranya

Hakikatnya, bela negara adalah berbakti, berkorban untuk negara. Pada titik ini, konsep negara tidak sempit hanya pemerintah. Tetapi melibatkan unsur negara yang lain, yaitu penduduk, wilayah dan kedaulatan. Kita bosan, orang saling berdebat dan bully. Tetapi kontribusi nyatanya untuk negara masih dipertanyakan.

baca : Nasionalisme dan Budaya India dalam Film Kuch Kuch Hota Hai

Rencana pemerintah untuk membentuk 100 juta kader bela negara menuai beragam reaksi. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang membicarakan sisi partai politiknya. Ada yang membicarakan sisi militerisasinya. Ada yang membicarakan sisi anggarannya. Namun tak ada satupun (kecuali tulisan ini mungkin) yang membicarakan keterlibatan orang sakti dalam bela negara.

Mungkin kita masih ingat salah satu adegan film "Lebak Membara". Yaitu saat seseorang memanjat pagar (diperankan oleh H.I.M. Damsyik) ditembak oleh tentara Jepang tetapi tidak mempan. Kemudian tanpa sadar, jimatnya tersangkut di pagar. Nanti kemudian peluru menembus dadanya saat ingin menurunkan bendera Jepang baru ia sadar bahwa jimatnya terlepas. Film fiksi yang bersetting zaman pendudukan Jepang ini, memotret sisi nasionalisme dan bela negara pada saat itu.

Rencana mau turunkan bendera jepang
Ditembak tidak mempan, tetapi jimat tersangkut dipagar hehe :)

Sistem perang semesta yang dianut negara ini sesungguhnya sangat menggentarkan bangsa asing. Bayangkan, dengan pulau yang tersebar plus jumlah penduduk ratusan juta, menyerang Indonesia adalah sebuah pekerjaan besar. Tetapi perang semesta, APABILA dimaknai sempit, maka akan membonsai potensi bela negara itu sendiri. 

Betapa tidak, banyak orang sakti di Indonesia yang tidak terpublikasi. Mereka bisa jadi anti peluru, mampu menghilang, bisa terbang, bergerak cepat laksana flash gordon dan berbagai spesifikasi unik lainnya. Tetapi mereka bisa jadi tidak bisa diatur baris berbaris. Mereka bisa jadi malas disuruh push up beberapa set. Mereka bisa jadi TERSINGGUNG bila dibentak apalagi ditempeleng. Namun, mereka bisa jadi lebih cinta negeri ini daripada mereka yang ingin membubarkan KPK. Mereka mungkin lebih dapat dipegang kata katanya daripada mereka yang suka berjanji tentang kesejahteraan rakyat. Mereka mungkin lebih cinta tanah air daripada mereka yang membakar hutan. Mereka mungkin tidak pernah mendengar istilah "doktrin", tetapi boleh jadi mereka lebih siap menyerahkan nyawanya untuk bangsa daripada mereka yang meminta fee tiap proyek. Mereka bisa jadi tidak hafal Pancasila. Tetapi boleh jadi mereka lebih memaknai Pancasila ketimbang mereka yang berteriak bahwa "Garuda di dadaku". Mereka bisa jadi "pasukan khusus khas Indonesia". Mengapa tidak ??? Bukankah bela negara kewajiban semua warga negara, termasuk orang sakti ???

Lantas mengapa harus semuanya baris berbaris jika ada yang bisa terbang ? Mengapa semua harus push up kalau ada yang anti peluru ? Kenapa harus dibentak bila tutur sopan cukup menggerakkan mereka? Kenapa harus belajar bela diri impor jika ada bela diri lokal ? Untuk ini, mungkin perlu pengecualian dalam memahami bela negara.

Upin dan Ipin : Kartun sehat untuk anak

PENOKOHAN

Upin dan Ipin, dua saudara kembar adalah tokoh sentral dan kartun ini. Hidup bersama kakaknya (kak ros) dan neneknya (opah). Mereka adalah anak yatim piatu yang sederhana, punya cita cita, kreatif dan ceria. Upin sebagai kakak cenderung dominan, sementara Ipin cenderung mengikut dan selalu mengatakan "Betul betul betul"

Kak Ros, meski suka memarahi adiknya, namun sangat sayang pada kedua adiknya. 

Sementara sang nenek (Opah) adalah janda tua yang sederhana dan bijaksana. 

Kedua orang tuanya telah meninggal saat Upin dan Ipin masih bayi. Sebagai anak yatim piatu, Upin dan Ipin adalah anak yang hidup sederhana namun punya cita cita besar. Sebagai saudara kembar, Upin dan Ipin hampir identik. Baik secara penampilan maupun karakter.

Mei mei, seorang gadis keturunan Tionghoa berkarakter lembut, tekun, cerdas dan sangat feminim. Mei-Mei beragama Kong Hu Cu

Jarjit, keturunan India gemar berpantun dan jenaka. Selalu berusaha beradaptasi dengan teman temannya. "Marvelous" adalah kata khas yang sering keluar dari mulutnya.

Ismail bin Mail, penuh perhitungan. Sering menjadi juri atau wasit. Berjiwa wirausaha

Ehsan, si orang kaya. Suka makan dan pamer harta. Dalam permainan, karakternya selalu dikonfrontasikan dengan Upin Ipin yang sederhana. Namun, ia adalah ketua kelas yang bertanggung jawab.

Fizi, sepupu sekaligus sahabat setia Ehsan. Selalu mendampingi Ehsan

Datok Dalang, masih tergolong kakek Upin dan Ipin. Selalu membantu dan memotivasi anak anak khususnya Upin dan Ipin. 

Saleh/Sally, lelaki kemayu penjaga perpustakaan.

SETTING

Kartun Upin dan Ipin bersetting dikampung Durian Runtuh. Mereka jauh dari hiruk pikuk kota besar. Masih menggunakan permainan tradisional, namun mulai tersentuh modernisasi. Sangat pas untuk menggambarkan generasi kekinian.

Sekolah (TK), rumah dan halaman, adalah tempat utama  kisah Upin dan Ipin. Mulai dari masalah dalam rumah, usaha Upin dan Ipin untuk dapat izin bermain, bermain dengan teman sekolahnya, suasana didalam kelas, hingga tempat khusus misalnya mesjid.

MUATAN CERITA

Dari berbagai seri, secara umum dapat dilihat muatan cerita kartun Upin Ipin sebagai berikut. Sikap Kak Ros yang tegas berdialektika dengan sikap Opah yang bijak dalam menyikapi Upin dan Ipin yang terkadang bandel. Saat bermain, Upin dan Ipin yang sederhana sering dikonfrontasikan dengan Ehsan yang hidup serba ada serta Fizi pengikut Ehsan.

Jarjit selalu datang dibelakang dan tidak nyambung alur permainannya. Namun ia selalu berusaha untuk beradaptasi. Sementara Ismail bin Mail, selalu menjadi juri. Kalau tidak, Ismail bin Mail akan berjualan atau melihat potensi bisnis. 

Datok Dalang, selalu memberi ruang pada Upin dan Ipin dalam membuat permainan, meski dengan segala keterbatasan. 

NILAI EDUKASI

1. Nilai Agama

Di beberapa seri, Upin dan Ipin bersama teman temannya berpuasa dan tarawih, Ini mengajarkan anak sedari dini untuk taat beribadah,

2. Nilai kemanusiaan dan persahabatan

Kehadiran karakter Mei Mei dan Jarjit yang berbeda etnis dan agama dengan Upin dan Ipin, mengajarkan tentang pentingnya saling menghargai antar etnis dan agama. Meski berbeda etnis dan agama, mereka selalu akur dan ceria. Perbedaan bukan alasan bagi mereka untuk saling membenci.

3. Nilai penghormatan pada guru dan orang tua

Tak satupun serial Upin Ipin yang mencemooh orang yang lebih tua. Setegas-tegasnya Kak Ros dan Bang Saleh (sally), tak satupun sikap melawan atau menghina yang dilakukan oleh Upin dan Ipin. Belum lagi setiap kelas dimulai, maka Ehsan langsung berdiri (diikuti teman temannya) akan memberi penghormatan pada guru (selamat pagi cik gu)

4. Motivasi, Kreativitas dan Kesederhanaan

Dalam bermain, Upin dan Ipin tidak selalu mempunyai permainan sebagus Ehsan yang kaya. Sebagai anak yatim, bukan tantangan bagi Upin dan Ipin untuk menikmati masa kanak-kanaknya dengan permainan. Datok Dalang lah yang biasa membantu membuatkan Upin dan Ipin permainan, sekaligus mengajarkan cara membuat permainan itu sendiri. Kalaupun harus dibeli, maka Upin dan Ipin harus merengek atau memecah tabungannya.

5. Nasionalisme

Adanya bendera Malaysia dalam beberapa seri Upin dan Ipin merupakan pembiasaan pada anak untuk mencintai bangsa dan negaranya. (Demikian pula film hollywood untuk konteks film dewasa). Sementara dibidang olahraga, yaitu sepakbola dan bulutangkis, berisi cita cita Upin dan Ipin untuk menjadi atlet yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Di bidang teknologi, Upin dan Ipin bercita cita menjadi astronot pertama Malaysia. Ini menstimulus anak agar bercita cita besar untuk mengharumkan nama bangsa dan negara.

PENUTUP

Selain sebagai hiburan, kartun Upin dan Ipin memiliki muatan nilai yang sangat positif terhadap perkembangan anak. Nilai nilai yang terselip di tiap serial, memberi pelajaran secara halus pada anak. Anak tidak didoktrin dan dipaksa untuk melalukan sesuatu yang baik. Tetapi anak dapat menikmati kartun sambil belajar. Saya kira anda sepakat bila kartun ini sangat baik untuk perkembangan anak. Betul betul betul.

Nasionalisme dan Budaya India dalam Film Kuch Kuch Hota Hai

Scene pertemuan Rahul dan Tina di Kampus dalam Film Kuch Kuch Hota Hai

Kehadiran mahasiswi baru yang cantik, Tina Malhotra (diperankan  Ranee Mukerji) membuat sang macan kampus, Rahul Khanna (diperankan Shah Rukh Khan) klepek klepek. Ia berusaha menampakkan eksistensinya sebagai jagoan. Sementara Tina Malhotra, putri dekan, adalah mahasiswi pindahan dari Inggris. 

Dalam benak Rahul, Tina yang lahir dan besar di Inggris, sudah tak tahu lagi lagu dan budaya India. Rahul menemukan cara untuk mendekati Tina, yaitu menantang Tina menyanyikan lagu India. 

Rahul menantang Tina menyanyikan lagu India

Rahul hampir sangat yakin, Tina tak mampu lagi menyanyikan lagu India. Mungkin dalam pikirannya, bila Tina tak tahu lagu India, maka Rahul akan mengajarkan sebagai bentuk pendekatannya pada Tina. Tetapi. saat Tina mulai menyanyi, roman wajah Rahul dan kawan kawannya pun berubah. Tina menyanyikan lagu Om Jay Jagadish Hare. Lagu puji pujian terhadap Dewa dalam bahasa hindi

Tina menyanyikan lagu "Om Jay Jagadish Hare"

Sisi Nasionalisme Film India

India melalui Bollywoodnya adalah salah satu penghasil film terbesar dunia. Film India selalu menggunakan bahasa Urdu dalam dialognya. Hal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kecintaan pada bahasa lokal. Meski dalam proses perjalanan sejarahnya, India pernah dijajah Inggris beratus tahun, namun identitas India tak pernah hilang dalam film filmnya.Selain bahasa, film India selalu menonjolkan aspek budayanya yang lain. Misalnya kain sari yang selalu digunakan perempuan India. Rumah dengan tata ruang khas India 

baca : Mental Inlander

Dalam film Kuch-Kuch Hota hai, karakter Tina adalah simbol keturunan India yang termodernisasi di Inggris. Sementara Inggris, (sebagai tempat lahir dan besar Tina), adalah bekas penjajah India. Inggris bukan hanya sebagai simbol penjajah, tetapi simbol kemajuan peradaban yang dipertegas sebagai tempat Tina menuntut ilmu sebelum melanjutkan kuliahnya di India, kampung halaman leluhurnya. Karakter Tina Malhotra sebagai mahasiswi pindahan Inggris memberi makna seseorang keturunan India yang lahir dan besar dalam budaya barat, namun tetap cinta pada budayanya. 

baca : 4 Faktor Kemunduran Bangsa

Kecintaan karakter Tina Malhotra pada budaya India tercermin saat ia menyanyikan kidung suci "Om Jay Jagadish Hare" yang dikarang oleh Pandit Sharda Raam Phillauri di Punjab. Lagu ini mungkin terinspirasi oleh Dasavatara bab Gita Govinda. Tina Malhotra, bukanlah gadis India yang lupa negeri leluhurnya. Bukan pula gadis India yang lupa budaya dan kidung sucinya. Tetapi, Tina Malhotra adalah gadis India yang modern dan maju dibidang ilmu pengetahuan, namun tidak melupakan negara dan budayanya.

baca juga : Orang Sakti dan Bela Negara
Pendidikan yang Berkeindonesiaan

Antara Kompetensi, Prestasi dan Regulasi

Banyak orang mempersoalkan latar belakang para Menteri di Kabinet Kerja. Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti adalah yang paling sering di sorot. Sebagai lulusan SMP, Susi dianggap tidak layak menduduki jabatan menteri.

Seorang professor yang ketiban sial, "diduga" kedapatan nyabu, M sering dibenturkan dengan Menteri Susi. Posisi sebagai Wakil Rektor III sebuah perguruan tinggi negeri dan berlatar guru besar fakultas hukum melengkapi kesialannya. 

Publik mulai bertanya-tanya. Apakah tidak perlu bersekolah tinggi ? Toh nanti ujung-ujungnya kedapatan nyabu (tanpa melihat fakta professor lain macam Anies Baswedan yang berprestasi). Tidak masalah tak sekolah tinggi yang penting kaya (tanpa melihat fakta lain fenomena putus sekolah).

Dalam Pasal 17 ayat 2 UUD 1945 disebutkan "Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".  Hal ini memberi petunjuk bahwa pengangkatan menteri adalah wewenang dari Presiden. Beda halnya dengan Presiden, Kepala Daerah, Anggota DPR, DPD dan DPRD

Pada pasal  14 ayat 1 poin c UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden disebutkan "bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah". Sangat jelas bahwa untuk menjadi seorang Presiden, cukup tamat SMA atau sederajat. Sementara itu, di pasal 13 ayat 1 point c UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah disebutkan "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan  tingkat  atas  atau sederajat". Bagaimana dengan DPR, DPD dan DPRD ? Untuk DPR dan DPR disebutkan pada pasal 51 ayat 1 poin e UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPR sebagai berikut : "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat". Pada UU yang sama, pasal 68 ayat 2 poin b disebutkan "bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah"

Ini berarti, regulasi kita memberikan ruang pada tamatan SMA sederajat untuk menjadi Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, Anggota DPR, DPD dan DPRD. Bahkan untuk menjadi menteri, itu menjadi kewenangan Presiden belaka.

Kita sederhanakan perhubungan diantara regulasi, kompetensi, prestasi, akademik dan ekspektasi masyarakat sebagai berikut

Menteri adalah pembantu Presiden. Seorang menteri baru dikatakan berprestasi dan memenuhi ekspektasi masyarakat jika ia mampu memberikan perubahan yang signifikan dibidangnya. Presiden mempunyai visi misi yang dituangkan dalam bentuk program dalam satu periode. Seorang menteri harus bekerja memenuhi target yang diberikan oleh Presiden sehingga dituangkan dalam bentuk Tupoksi.

Menilai kinerja seorang menteri, tak seyogyanya melihat aspek pribadi yang bersangkutan. Ia merokok, pakai tatto, itu bukan urusan masyarakat. Tetapi urusan masyarakat adalah apakah sang menteri telah bekerja sesuai SOP dan Tupoksinya sehingga menghasilkan prestasi yang nyata.

Begitu pula dengan Presiden, Kepala Daerah dan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kurang elok mempersoalkan latar belakang keluarga dan akademiknya. Sebagai misalnya, bukan urusan masyarakat mempersoalkan berapa istri Bung Karno. Tetapi urusan masyarakat adalah apa yang telah Bung Karno berikan untuk rakyat Indonesia. Kita patut mempersoalkan kompetensi semua pejabat yang dibiayai APBN/APBD, indikator keberhasilan, prestasi dan bukan masalah pribadi yang bersangkutan. 

Kompetensi itu lahir bukan semata mata produk kuliahan. Bukan sebuah kemestian bahwa orang yang lulus kuliah summa cum laude di kampus mesti memiliki kualitas SDM yang mumpuni dan kompetensi yang cukup dibidangnya. Banyak faktor X, misalnya pengalaman yang tidak diajarkan di kampus.Tantangan bagi dunia akademik, untuk merancang kurikulum dan model pembelajaran yang lebih efisien, efektif dalam peningkatan kualitas SDM. Di Kabinet Kerja, beban berat dipundak Bapak Menteri Pendidikan, Professor Anis Baswedan untuk membangun dunia akademik Indonesia yang lebih signifikan ketimbang mempersoalkan keterlambatan soal UAN seperti periode sebelumnya. 

Masyarakat harus tahu indikator keberhasilan dari pemimpinnya. Baik eksekutif dan legislatif. Kemudian, masyarakat juga harus tahu saluran untuk mengkritisi kinerja pemimpinnya. Soal pribadi para pemimpin, selama dia tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu orang lain, tidak perlu dicampuri. Seolah kita sebagai masyarakat tidak punya masalah sendiri sampai suka mencampuri masalah pribadi orang lain. Aneh bin tragis.

Memang banyak orang terlihat aneh atau KEPO Abal abal. Tahu tatto menterinya, tetapi tidak tahu programnya. Tahu latar belakang pendidikan pejabatnya, tetapi tidak (mau) tahu prestasinya. Ada juga sebaliknya. Belum berbuat apalagi berprestasi, namun seolah semua urusan kebangsaan sudah tuntas.

Mencoba untuk bijak, mari kita sama-sama belajar. Belajar tentang apa program pemerintah. Belajar tentang indikator keberhasilan sebuah kementerian/instansi dalam sebuah periode. Belajar untuk tahu cara mengkritisi yang baik. Belajar untuk turut berpartisipasi (berbuat) semampu kita demi Indonesia tercinta. Memang, kadang mengkritik lebih mudah ketimbang berbuat.