Paradigma Administrasi Publik

Tags

Secara harfiah, paradigma berarti pandangan. Paradigma administrasi berarti pandangan tentang administrasi. Paradigma administrasi berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Istilah paradigma dalam administrasi menurut Robert T. Golembiewski (Thoha 18 : 2008) hanya dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah lokus dan fokusnya. Sehingga paradigma administrasi mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dapat dimengerti. Namun secara ilmiah, perkembangan administrasi dimulai ditahun 1900 yang hingga saat ini telah melewati lima jenis paradigma antara lain :



1.  Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)
Goodnow dalam Keban (32.2008) mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak rakyat

2.             Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)
Paradigma ini diusung oleh Willoughby yang menyatakan bahwa prinsip administrasi adalah prinsip administrasi, dalam artian bukan prinsip ilmu lain (Nawawi 105:2009). Paradigma ini lebih menekankan fokusnya pada prinsip-prinsip administrasi yaitu POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting) dari pada lokusnya yang dianggap bisa berlaku universal

3.             Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)
Paradigma ini merupakan kritikan dari paradigma sebelumnya yang menolak prinsip administrasi yang universal. Asumsi utama yang dibangun adalah administrasi negara bukanlah sesuatu yang bebas nilai yang dapat berlaku dimana saja. Namun administrasi negara tentu dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Pada titik ini terjadi persinggungan antara nilai administrasi negara di satu sisi dan nilai politik disisi lain.
Akhirnya John Gaus dalam Keban (33:2008) secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik

4.             Administrasi negara (1956-1970)
Paradigma ini mencoba untuk mengkaji kembali secara ilmiah dan mendalam, prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya. Menurut James D. Thompson dalam Ismail Nawawi (104:2009) bahwa dalam melaksanakan pengaturan dan keteraturan negara diperlukan ilmu dan teknologi administrasi sebagai sarana berpikir dan bertindak sehingga tugas-tugas kenegaraan dapat membuahkan hasil yang memuaskan semua pihak. Adapun fokus dari paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, analisis sistem dan sebagainya.

5.             Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-sekarang)
Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang jelas yaitu berfokus pada teori administrasi, teori manajemen dan kebijakan publik. Sedang lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik. Paradigma ini dikemukakan oleh Nicholas Henry.


EmoticonEmoticon